Pemerintah bisa mengambil alih tanah bersertifikat bila tidak dimanfaatkan selama kurun waktu tertentu.
Sertifikat Tanah Apa Saja yang Bisa Diambil Alih Pemerintah?
Related Posts
Kerugian Negara Kasus Dana Operasional Kepala Daerah Papua Rp1,2 T
KPK ungkap kerugian negara Rp1,2 triliun dalam kasus korupsi Dana Penunjang Operasional di Papua. Penyidikan melibatkan mantan Gubernur Lukas Enembe.
Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah dengan Tone Positif
PDIP meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.
PBNU: Sound Horeg Haram Jika Ganggu Orang-Sarana Maksiat
Ketua PBNU, Gus Fahrur, menanggapi fatwa haram sound horeg dari Ponpes Pasuruan. Ia menekankan bahwa suara bising bisa haram jika mengganggu orang lain.