Agenda perubahan atas UU MK tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
Hinca Panjaitan: Tidak Ada Jadwal Mengubah UU MK
Related Posts
Ini Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta per Bulan
Anggota DPR periode 2024-2029 mendapat tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan.
Tok! Komisi V DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemenhub-PU
Komisi V DPR RI setujui pembahasan tambahan anggaran Kementerian PU dan Perhubungan untuk TA 2026. Backlog anggaran mencapai Rp 68 triliun.
Pangdam Temui Keluarga Prada Lucky, Janji Tuntaskan Kasus Penganiayaan
Pangdam Udayana mengunjungi orang tua Prada Lucky, prajurit korban penganiayaan senior. Dia berjanji akan mengusut tuntas kasus ini.