Agenda perubahan atas UU MK tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
Hinca Panjaitan: Tidak Ada Jadwal Mengubah UU MK
Related Posts
KPK Perkuat Reformasi Tata Kelola Publik, Kaji soal Rangkap Jabatan
KPK beber soal kajian praktik rangkap jabatan publik untuk memperkuat reformasi tata kelola publik.
Alasan Kementerian dan Lembaga Minta Tambah Anggaran untuk 2026
Kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk rencana kerja 2026. Tambahan anggaran itu dialokasikan untuk program apa saja?
Pengakuan Fortune Global Dorong Pertamina Wujudkan Swasembada Energi
Pengakuan global terhadap capaian Pertamina menjadi harapan dan modal penting yang memotivasi Perwira Pertamina untuk memberikan kinerja terbaik.