DPR menuai kontroversi dengan tunjangan jumbo ratusan juta, sementara kinerja legislasi yang minim. Publik menuntut pertanggungjawaban yang lebih baik.
Komisi I DPR dorong pemerintah perkuat posisi RI di Ambalat, dengan berpegang pada hukum internasional, perjanjian landas kontinen 1969 dan Unclos 1982.