Aturan yang membatasi dokumen persyaratan capres dan cawapres itu diteken oleh pimpinan KPU pada 21 Agustus 2025.
KPU Bantah Aturan Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres untuk Melindungi Jokowi
Related Posts
MUI Kaji Usul Fatwa Kehalalan Gaji Wamen Rangkap Jabat Komisaris
Majelis Ulama Indonesia mengkaji permintaan fatwa terkait halal atau haram penghasilan menteri yang merangkap jabatan komisaris BUMN.
MK Sudah Mengirim Surat ke DPR Soal Pergantian Hakim Arief Hidayat
Hakim MK Arief Hidayat akan menginjak usia 70 tahun dan memasuki purna tugas.
Pemprov Jakarta Buka Pendaftaran Dana Bantuan Siswa Sekolah Swasta
Siswa yang bersekolah di satuan pendidikan swasta dapat menerima bantuan tunai dengan mengikuti program BPMS.