Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mempertanyakan keputusan KPK yang baru umumkan SP3 kasus korupsi nikel Rp2,7 triliun. Dia minta penjelasan transparan.
KPK menggeledah Kantor Dinas Perumahan dana Kawasan Permukiman Madiun terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Maidi dan ASN.