DPRD Kota Depok dan Wali Kota Depok sepakat untuk segera melakukan evaluasi Perwal tunjangan perumahan untuk anggota dewan di kota administratif tersebut.
Pakar hukum menyatakan dalam UUMD3 maupun Tatib DPR tidak dikenal istilah penonaktifan anggota dewan, yang ada hanya pemberhentian atau pemberhentian sementara.