Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Revisi UU BUMN: Kementerian Jadi Badan-Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
Related Posts
Kantor Pelindo Medan Digeledah atas Dugaan Korupsi Pengadaan 2 Kapal
Kejati Sumut geledah kantor Pelindo di Medan atas kasus dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda pada Senin (11/8).
Bayar Pakai QRIS Kena PPN? Ini Faktanya
QRIS memudahkan transaksi digital di Indonesia tanpa pajak tambahan. Namun, penyedia layanan dan merchant tetap dikenakan PPN dan PPh. Ketahui faktanya!
Raffi Ahmad Dorong UMKM Jaga Adab, Jangan Iri Sama Toko Sebelah
Raffi Ahmad mengajak pelaku UMKM untuk menjaga etika berbisnis, salah satunya dengan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain.