Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab nasib garis koordinasi, setelah Kementerian BUMN berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Airlangga Beber Garis Koordinasi usai Kementerian BUMN Sah Jadi Badan
Related Posts
Diminta Pungut Pajak Pedagang Online, TikTok Minta Waktu dan Sosialisasi
Juru bicara Tiktok meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa hal.
Sidang Gugatan Rp125 T Ijazah Gibran Lanjut ke Mediasi
Sidang gugatan perdata Rp125 triliun yang dialamatkan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka lanjut ke tahap mediasi.
Janji Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah
Pemerintah akan melakukan moratorium rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang.