MK menilai, pertentangan pada Pasal 47 UU TNI menimbulkan sorotan publik terhadap supremasi sipil yang seolah-olah dalam kendali militer.
MK Soroti Kontradiksi Aturan Jabatan Sipil Diisi Prajurit TNI
Related Posts
Pemerintah Siapkan Rp120 T Buat Tanggung Pajak Pekerja Pariwisata
Pemerintah memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Perluasan ini menyasar 552 ribu pekerja sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
Menuju Zero ODOL 2026, Pemerintah Siapkan 9 Langkah Strategis
Pemerintah siapkan sembilan langkah untuk Zero ODOL 2026. Pelaku usaha minta pendekatan holistik agar biaya logistik tidak melonjak.
Tarif Listrik yang Berlaku 1 September 2025, Ini Rinciannya
Pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk 13 golongan nonsubsidi dan 24 golongan bersubsidi per 1 September 2025, mendukung pertumbuhan ekonomi.