Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengungkap langkah merevisi dua undang-undang terkait haji, terutama sebagai respons aturan Arab Saudi terkait visa haji.
Merespons Aturan Saudi, DPR Ungkap Rencana Revisi 2 UU terkait Haji
Related Posts
Mengapa Tambang di Raja Ampat Dianggap Melanggar Undang-Undang dan Putusan MK
pertambangan di Raja Ampat tidak berwawasan lingkungan dan hanya untuk kepentingan produksi nikel dengan mengorbankan kelestarian lingkungan.
Pejabat Bank Dunia Turun Gunung Cek IKN
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terima kunjungan Direktur Bank Dunia Saroj Kumar Jha untuk tinjau perkembangan pembangunan IKN.
Alumni Minta IPB Batalkan Penggantian Fakultas Teknik Pertanian Jadi Sekolah Teknik
IPB telah mengubah Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) menjadi sekolah teknik.