DJP melarang pengajuan cuti tahunan pegawai pada Desember 2025, kecuali untuk hari besar keagamaan atau kepentingan mendesak, demi target penerimaan pajak.
Sejak disahkan DPR, UU TNI menjadi produk hukum yang paling banyak digugat ke MK. Tercatat, 11 gugatan dilayangkan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil