Sejumlah pimpinan fraksi di DPR angkat suara soal wacana reshuffle atau kocok ulang kabinet yang isunya kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Dewan Pers mendukung Iwakum yang mengajukan judicial review Pasal 8 UU Pers. Mereka menilai pasal tersebut multitafsir dan butuh kejelasan perlindungan hukum.