Kementerian HAM mengusulkan hak untuk dilupakan dalam revisi UU HAM untuk melindungi warga dari dampak jejak digital bagian dari rehabilitasi sosial.
Kementerian HAM Ungkap Alasan Dorong Hak Hapus Jejak Digital di Medsos
Related Posts
KAI Dapat Suntikan Rp 1,8 T dari APBN buat Tambah Gerbong KRL
PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI mendapatkan suntikan modal dari pemerintah. Penambahan modal diberikan lewat APBN 2025 sebesar Rp 1,8 triliun.
Nggak Ada Ampun! Izin 190 Distributor Dicabut Gara-gara Jual Pupuk di Atas HET
Mentan Andi Amran Sulaiman mencabut izin usaha 190 distributor hingga pengecer karena menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Survei: Konstituen Partai Juga Tolak Pilkada Lewat DPRD
Rencana elite politik mengganti sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi pilkada lewat DPRD justru ditentang oleh konstituennya sendiri.