Pemerintah Indonesia tidak perlu ubah aturan ketenagakerjaan untuk kesepakatan tarif impor dengan AS.
Airlangga Tegaskan RI Tak Perlu Ubah UU Ketenagakerjaan demi Tarif AS
Related Posts
PBNU Tanggapi Pencabutan Empat IUP di Raja Ampat
PBNU mengapresiasi upaya pemerintah dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat pengelola tambang nikel di wilayah Raja Ampat.
Banjir Rob Jakarta: 16 RT dan 1 Ruas Jalan Terendam
BPBD DKI Jakarta mencatat 16 RT dan 1 ruas jalan terendam banjir rob pada Sabtu (6/12). Jumlah tersebut berdasarkan data hingga pukul 12.00 WIB.
Daftar Lengkap 18 Proyek Hilirisasi Era Prabowo Rp 618 Triliun
18 proyek hilirisasi di sektor energi telah siap digarap. Total investasi pada 18 proyek hilirisasi itu mencapai US$ 38,63 miliar atau setara Rp 618,13 triliun. […]