YLBHI menyoroti klausul RKUHAP yang memberi wewenang TNI aktif sebagai penyidik pidana umum. Mereka khawatir ini mengembalikan praktik dwifungsi ABRI.
Alarm YLBHI di DPR: Ada Ruang TNI Jadi Penyidik Pidana Umum di RKUHAP
Related Posts
Merger, Adira dan Mandala Finance Akan Kelola Aset Rp38,4 T
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan PT Mandala Multifinance Tbk mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk rencana penggabungan usaha.
Pramono: APBD Jakarta Rp91 Triliun, Semua Orang Pasti Ngiler
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku harus melindungi dirinya dari godaan selama memimpin Kota Jakarta.
Prabowo dan Anwar Ibrahim Sepakat Kelola Blok Ambalat Bersama
Presiden Prabowo mengatakan dua negara akan bersama-sama mengelola sumber daya alam yang ada di blok perairan Ambalat