Ketua DPR mengatakan tata kelola ibadah haji 2025 diprioritaskan untuk dibahas pada masa sidang IV. Membuka peluang pembentukan pansus haji.
Malvino Edward Yusticia Sitohang
Ketua DPR mengatakan tata kelola ibadah haji 2025 diprioritaskan untuk dibahas pada masa sidang IV. Membuka peluang pembentukan pansus haji.