Isu pajak untuk PSK viral di media sosial, namun DJP menegaskan tidak ada kebijakan khusus. Masyarakat diminta cek kebenaran informasi resmi.
Beredar di Medsos Penghasilan PSK Dipajaki, DJP Sebut Isu Menyesatkan
Related Posts
TII: RKUHAP Potensial Melemahkan Kerja Pemberantasan KPK
Transparency International Indonesia (TII) menyoroti RKUHAP yang berpotensi melemahkan KPK. Proses pembahasan dinilai tidak transparan dan cacat logika.
PGI Kecam Pelarangan Ibadah di Padang
PGI mengatakan peristiwa pelarangan ibadah di Padang menunjukkan masalah intoleransi masih mengakar di masyarakat.
Alasan AMPHURI Minta Umrah Mandiri Tak Diatur dalam UU Haji
AMPHURI berharap DPR memperhatikan keberlangsungan sektor swasta berkaitan dengan layanan haji dan umrah dalam revisi UU Haji.