Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Tugasnya terkait pembangunan Papua diatur oleh UU Otsus.
Category: Politik
Komnas HAM Papua Minta Gibran Hentikan Pengiriman Militer ke Papua
Pengiriman militer tidak akan menyelesaikan isu hak asasi manusia di Papua.
Komisaris dan Direksi Pegadaian Dirombak, Trimedya Panjaitan Masuk
Pegadaian merombak jajaran komisaris dan direksi. Dalam perombakan, politikus PDIP jadi komisaris menemani kakak Sri Mulyani, Umiyatun Hayati Triastuti.
Ada Pengorbanan di Balik Stimulus Diskon Tarif Tol 20%
Pemerintah dan BUJT sepakat berikan diskon 20% untuk 33 ruas tol pada Juni-Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk stimulus ekonomi dan meningkatkan daya beli.
Terpopuler Nasional: Kantor Gibran di Papua, Anggaran TNI, hingga Kurikulum AI
Sederet peristiwa nasional hadir pada pekan kedua Juli 2025, mulai dari isu politik hingga pendidikan.
Nasib PNS ke IKN Urusan Prabowo, soal Gaji Naik Sri Mulyani
Ia mengatakan pemindahan tersebut akan terjadi ketika sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
DPR-Pemerintah Hapus Larangan Umumkan Tersangka ke Publik di RUU KUHAP
Panja DPR sepakat menghapus narasi penyidik dilarang mengumumkan penetapan tersangka kepada publik di RUU KUHAP.
Tanda Dunia Sekarat, Gunung Berapi Meletus Bergantian
Penelitian mengungkap krisis iklim memicu letusan gunung berapi lebih sering.
Segudang Masalah di Papua yang Harus Diurus Wapres Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menghadapi segudang masalah di Papua, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, dan kemiskinan.
Ramai-ramai Kementerian dan Lembaga Minta Tambah Anggaran
Sejumlah kementerian dan lembaga telah mengajukan penambahan anggaran dalam RAPBN 2026 di tengah kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo.