DPR Bantah KUHAP Baru Atur Kewenangan Polisi Menyadap Tanpa Izin Hakim

Malvino Edward Yusticia Sitohang

Semua fraksi di Komisi Hukum DPR sepakat bahwa penyadapan yang tertuang di KUHAP harus diatur secara hati-hari dan dengan seizin pengadilan.

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *