Salah satu poin di UU BUMN mengubah direksi, komisaris dan pengawas sebagai penyelenggara negara yang berarti wajib membuat LHKPN.
KPK Kini Leluasa dan Dapat Kepastian Hukum Usut Korupsi BUMN
Related Posts
Kades di Sulteng Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp362 Juta
Kades di Sulteng ditangkap usai diduga terlibat korupsi APBDes, sudah jadi buronan sejak tahun 2024.
Tarik Uang di ATM Gagal Tapi Saldo Berkurang, Begini Solusinya
Solusi menarik uang di ATM namun tak keluar uang dan saldo berkurang
Jokowi Unggah Duka Cita atas Kematian Ojol Affan Kurniawan di Medsos
Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa atas tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob. Dia mendoakan keluarga almarhum.