KPK menegaskan WNA yang menjadi direksi BUMN wajib lapor LHKPN. KPK juga tetap bisa proses dugaan korupsi meski pelakunya WNA.
KPK: WNA Pimpin BUMN Tetap Wajib LHKPN, Bisa Dipidana Jika Korupsi
Related Posts
Hadiri Kongres, Begini Respons Jokowi soal Kepastian Bergabung ke PSI
Jokowi mengatakan, PSI kini sudah menjadi partai politik super terbuka.
Tes Kemampuan Akademik: Ini Jadwal, Jenis Soal, dan Mata Pelajaran yang Diujikan
Daftar jadwal dan mata pelajaran yang akan diujukan dalam tes kemampuan akademik atau TKA.
Sri Mulyani Curhat Rumah Dijarah: Para Penjarah Seperti Berpesta
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara mengenai aksi penjarahan di rumahnya. Ia menyebut penjarah seperti berpesta.