Pengamat meminta pemerintah hati-hati dalam menerapkan kebijakan beli LPG 3 kg wajib pakai KTP dan NIK karena tak semua orang miskin punya tanda pengenal.
Dede Indra Permana Soediro menjelaskan, rencana kerja pembahasan RUU Penyesuaian Pidana diawali dengan rapat kerja antara DPR dan pemerintah hari ini.