Pemerintah dan DPR setujui RUU perubahan UU BUMN, mengubah 84 pasal, termasuk larangan rangkap jabatan menteri.
Menteri & Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris, Eselon I Gimana?
Related Posts
Dentuman Sound Horeg di Antara Politikus dan Kiai
Di tengah polemik dan kontroversi, sound horeg ternyata tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh politik dan ulama pesantren.
Dasco Bilang Nama Calon Dubes RI untuk AS Dikirim ke DPR Besok
Dasco mengatakan calon duta besar akan diproses secepatnya karena masa sidang DPR yang pendek.
Barang Bukti Awal KPK Kasus Bupati Kolaka Timur: Uang Rp200 Juta
KPK menyita Rp200 juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, terkait dugaan suap proyek rumah sakit.