Pemerintah akan melakukan moratorium rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang.
Bos Direktorat Jenderal Pajak baru pilihan Presiden Prabowo Subianto, Bimo Wijayanto mengklaim sudah memecat 7 pegawai DJP sejak menjabat pada akhir Mei 2025.