Menteri Perekonomian Airlangga bersuara soal kesanggupan RI menukarkan data pribadi masyarakat dengan tarif 19 persen ke AS. Ia menyebut itu atas restu pemilik.
DPR RI akan membentuk tim supervisi untuk memastikan penulisan ulang sejarah oleh Kemenbud dilakukan dengan baik dan profesional, menghindari polemik.