Penyangkalan pemerkosaan massal 1998 disebut mencerminkan motif negara menghapus pelanggaran HAM . Proyek penulisan ulang sejarah, akhirnya jadi alat negara
Presiden Prabowo Subianto menyindir direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang suka meminta tantiem padahal perusahaan yang dipimpinnya masih merugi.