Advokat menilai pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan di Sumatera Utara penting, namun tak cukup untuk mengatasi kerusakan ekologis dan penderitaan rakyat
Tak Cukup Cabut Izin, Aparat Didesak Proses Hukum 28 Perusahaan
Related Posts
1.800 Barang Kiriman Jemaah Haji Senilai Rp 2,4 M Bebas Bea Masuk
Pemerintah membebaskan bea masuk 1.800 barang kiriman jemaah haji senilai US$ 149 Ribu.
Alasan DPR Kebut Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana
Komisi III DPR dijadwalkan segera membahas RUU Penyesuaian Pidana mulai pekan depan usai RKUHAP resmi disahkan.
Pemprov Lampung dan Kementerian ATR/BPN Sepakat Percepat Reforma Agraria
Pemprov Lampung bersama Kementerian ATR/BPN menyepakati percepatan penyelesaian masalah agraria melalui berbagai langkah konkret, termasuk sertifikasi tanah rakyat dan penyelesaian tata ruang.