Rekening Nganggur Diblokir Dinilai Ganggu Ekonomi Rakyat

DPR menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur Kementerian Haji dan pengangkatan menterinya bakal terbit dalam satu dua hari ke depan. ​ 

Aturan co-payment asuransi ditunda berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Komisi XI DPR dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ​ 

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan peristiwa itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). ​