Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pemilihan umum perlu segera diatur melalui undang-undang.
Penggunaan AI di Pemilihan Umum Perlu Diatur Undang-undang
Related Posts
Hari Kedua Kongres PDIP, Megawati Tiba Didampingi Prananda-Puan
Kongres PDIP dimulai kemarin di Bali dan digelar secara tertutup.
TNI Jelaskan Kronologi Kepemilikan Tanah Wakaf Masjid Baiturrahman Aceh
TNI menyatakan tanah tersebut merupakan aset negara yang telah digunakan sejak masa perjuangan dan saat ini berada dalam pengelolaan Kemenhan.
Aturan Pajak Kripto Berlaku 1 Agustus, Apa Dampaknya?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 mengenai pengenaan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto, berlaku mulai 1 Agustus 2025.