Penyusunan PPHN merupakan rekomendasi MPR periode 2014-2019. PPHN sama seperti GBHN yang fungsinya digantikan oleh UU Nomor 25 tahun 2004.
Jalan Panjang Menghidupkan Kembali PPHN Lewat Amendemen UUD 45
Related Posts
Abdul Wahid Terima Jatah Preman Rp4 M dari Dinas PUPR di Juni-November
Gubernur Riau Abdul Wahid diduga menerima setoran Rp4,05 miliar dari Dinas PUPR-PKPP. KPK menetapkan dia dan dua tersangka lain dalam kasus korupsi ini.
Dapat Amnesti Menjelang Kongres PDIP, Akankah Hasto Menyusul ke Bali
Ronny Talapessy, Koordinator Tim Pengacara, mengatakan timnya terus memantau proses administrasi pembebasan Hasto Kristiyanto.
Semeru Erupsi, Bupati Lumajang Teken Surat Penghentian Aktivitas Tambang di Aliran Lahar
Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 8 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya pijar.