Pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP bersifat delik aduan.
Ini Syarat untuk Menggunakan Pasal Penghinaan di KUHP
Related Posts
BPS Kebut Verifikasi Data 11 Juta BPJS PBI yang Dinonaktifkan
BPS melibatkan mitra statistik untuk verifikasi 11 juta peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan. Proses ini bertujuan menjaga akurasi data dan mendukung kebijakan.
Istana Respons Draf Perpres TNI Atasi Terorisme
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan draf perpres yang mengatur tugas TNI atasi terorisme belum ditandatangani Presiden Prabowo.
Mako Brimob Kwitang Kembali Didemo Sabtu Siang
Sejumlah massa kembali menggelar aksi di dekat Mako Brimob Kwitang pada Sabtu (30/8) siang.