DPR menyarankan TNI-Polri untuk menerapkan mekanisme pengadilan koneksitas mengacu Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Komisi III DPR Bentuk Panitia Kerja Kawal Kasus Andrie Yunus
Related Posts
Pelaku Serangan Andrie Yunus Bisa Diadili di Peradilan Umum
Salah satu kesimpulan rapat DPR adalah merekomendasikan TNI-Polri untuk menempuh peradilan umum.
Panduan Kemenag soal Takbiran di Bali Jika Bersamaan Nyepi
Panduan takbiran ini dirumuskan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Agama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Bali.
Beda Sikap Komnas dan Menteri HAM atas Pengibaran Bendera One Piece
Menteri HAM melarang masyarakat mengibarkan bendera One Piece. Komnas HAM menganggap itu ekspresi simbolik warga negara yang dijamin konstitusi.