Rencana menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI dikritik akademisi hingga pegiat.
Akademisi Kritik Pengembalian Jabatan Wakil Panglima TNI
Related Posts
KPK Kini Leluasa dan Dapat Kepastian Hukum Usut Korupsi BUMN
Salah satu poin di UU BUMN mengubah direksi, komisaris dan pengawas sebagai penyelenggara negara yang berarti wajib membuat LHKPN.
Airlangga Pastikan Trump Tunda Tarif AS 32 Persen untuk RI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerapan tarif 32 persen oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia ditunda.
Ditanya Transparansi Gaji Dewan, Aria Bima PDIP: Wartawan Itu Munafik, Hanya Pengin Dapat Berita Jelek DPR
Wakil Ketua Komisi II Aria Bima meminta wartawan tak hanya menyorot soal gaji dan tunjangan DPR, tapi pengeluarannya untuk apa saja.