Sejumlah pakar hukum mengatakan tidak ada istilah non-aktif dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, melainkan hanyalah pergantian antarwaktu.
Akal-akalan Partai Nonaktifkan Anggotanya di DPR
Related Posts
BPJPH Ungkap 83 Persen Konsumen RI Sadar Produk Halal
BPJPH mengungkapkan lebih dari 80 persen konsumen Indonesia sudah sadar produk halal.
IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.490
IHSG melemah di level 7.400-an, ditutup pada 7.490, turun 0,18%. Transaksi mencapai Rp 16,51 triliun dengan 261 saham menguat dan 343 melemah
Pisahkan Chat WhatsApp Kantor dan Pribadi di HP, Begini Caranya
WhatsApp kini memungkinkan pengguna mengelompokkan chat sesuai keinginan.