DJP kini bisa memblokir akses layanan publik para penunggak pajak yang tidak melunasi utang dan biaya penagihan pajak minimal Rp100 juta.
Awas, DJP Kini Bisa Blokir Akses Layanan Publik Para Penunggak Pajak
Related Posts
OJK Minta BNI Tuntaskan Kasus Penyimpangan Dana Nasabah di KCP Aek Nabara
OJK minta BNI selesaikan kasus nasabah di KCP Aek Nabara dengan cepat dan transparan. Pelindungan konsumen jadi prioritas utama.
Kawasan Industri Cikande Ditetapkan Jadi Zona Khusus Radiasi Cs-137
Pemerintah menetapkan Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sebagai zona khusus radiasi Cesium-137 (Cs-137).
Merger 3 Anak Usaha Pertamina Rampung Oktober, Bisnis Nonmigas Dilepas
Tiga anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) merger.