Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yakin WFH untuk ASN akan efisienkan anggaran, mengurangi biaya operasional, dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Kemendes PDT resmi menetapkan aturan penggunaan maksimal 30 persen dari pagu anggaran dana desa sebagai jaminan terakhir apabila Kopdes Merah Putih gagal bayar.