Mensos Gus Ipul mendorong kepala daerah untuk berkolaborasi mendukung program prioritas, seperti pemutakhiran DTSEN, Sekolah Rakyat, serta bantuan sosial.
Anggota DPR TB Hasanuddin menilai pemerintah melanggar UU Polri tentang penempatan polisi aktif di jabatan sipil, usai putusan MK tentang pasal 28 UU Polri.