Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk 2026.
Pakar hukum menyatakan dalam UUMD3 maupun Tatib DPR tidak dikenal istilah penonaktifan anggota dewan, yang ada hanya pemberhentian atau pemberhentian sementara.