Dalam pernyataannya, koalisi meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU TNI yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Pasal-pasal Kontroversial UU TNI yang Digugat Koalisi Sipil ke MK
Related Posts
Satgas PRR Prioritaskan Normalisasi Sungai Terdampak Bencana
Satgas PRR fokus pada rehabilitasi sungai pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Utara, Normalisasi sungai penting untuk irigasi dan pemulihan pertanian.
Pimpinan DPR Dalami Laporan Ijazah Palsu Arsul Sani ke MKD
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal mengaku akan mendalami laporan isu ijazah palsu yang menyeret hakim MK Arsul Sani.
Transformasi Mulai Buahkan Hasil, PalmCo Setor Dividen Rp 1,5 Triliun
PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo) menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024