Praktisi hukum Ifdhal Kasim menilai RKUHAP tidak progresif, menghilangkan pengawasan terhadap penegak hukum, dan tidak menjamin hak asasi manusia.
Praktisi Hukum: RKUHAP Tidak Progresif, Abaikan Jaminan HAM
Related Posts
Komnas HAM: Tak Ada Koordinasi TNI-Polri di Kasus Andrie
Komnas HAM mengungkap tidak adanya koordinasi antara TNI dan Polri dalam kasus Andrie Yunus sebelum 19 Maret 2026.
Tokoh Aksi Rakyat Pati di Sidang Perdana: Jangan Takut Kritik Penguasa
Dua pentolan AMPB, Supriyono dan Teguh, jalani sidang perdana terkait blokade jalan setelah pemakzulan Bupati Pati. Mereka menolak dakwaan dan serukan keadilan.
Tambang Ilegal Ditertibkan, Ratusan Hektare Lahan Kembali ke Negara
Kementerian ESDM menertibkan ratusan hektare lahan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin pinjam dan mengembalikan ke tangan pemerintah.