KPK menyatakan sejumlah biro travel atau agen perjalanan haji dan umrah ragu memberikan keterangan terkait praktik jual beli kuota haji tambahan.
KPK: Sejumlah Biro Travel Ragu Ungkap Praktik Jual Beli Kuota Haji
Related Posts
Mencari Pasal di UU BUMN yang Bolehkan WNA Jadi Bos BUMN
Syarat direksi BUMN dimuat dalam Pasal 15A UU BUMN, di mana salah satu syaratnya WNI, tetapi ada satu pasal yang menjadi celah WNA pun bisa […]
Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru.
Wamendag Tegaskan Perdagangan Harus Berpihak pada Rakyat-Lingkungan
Wamendag Roro menekankan pentingnya perdagangan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.