INDEF menekankan salah satu poin dalam perjanjian tersebut adalah meminta Indonesia tidak menerapkan pajak jasa digital terhadap perusahaan teknologi asal AS.
KPK mengklaim tetap memburu dan melacak mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang telah berstatus buron selama 5,5 tahun lebih.